Aspek-aspek pada IT governance : 1. Meeting Stakeholder Needs. Setiap pemangku kepentingan organisasi memiliki kebutuhan akan keberadaan sistem dan teknologi informasi dalam konteksnya yang beragam. Ada yang mengharapkan terjadinya efisiensi, bertambahnya revenue, semakin transparansinya pengelolaan aset, memperbaiki kendali/control process, meningkatkan utilisasi pegawai, memberdayakan sumber daya manusia, dan lain sebagainya. 2. Covering Enterprise End-to-End. Informasi sebagai asset penting organisasi dibutuhkan oleh seluruh unit organisasi, dari yang berada dalam domain proses hulu (dekat dengan pemasok bahan baku) hingga ke domain proses hilir (dekat dengan pelanggan). Setiap proses di dalam organisasi pasti membutuhkan informasi, mengolahnya, dan kemudian menghasilkan informasi baru bagi kebutuhan proses selanjutnya. 3. Applying a Single Integrated Framework. Saat ini, begitu banyak standar best practice di bidang manajemen dan governance teknologi informasi yang dik
Jelaskan lembaga-lembaga Audit Sistem Informasi di Indonesia! 1. BPK RI BPK RI didirikan tahun 1946 yang bertugas untuk melakukan audit yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lain seperti Bank Indonesia, BUMN, BUMD, Dewan Pelayanan Publik, dan lembaga lain yang mengelola keuangan negara. BPK RI menyerahkan hasil audit kepada DPR, DPD, dan DPRD sesua dengan kewnangan masing-masing. 2. Keuangan BPKP (Badan Pengawasan dan Pembangunan) BPKP didirikan tahun 2006. BPKP bertugas mengendalikan keuangan dan pengawasan pembangunan nasional serta meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran anggaran pemerintah nasional dan regional. Tugas lain BPKP adalah mengevaluasi penerapan sistem pengendalian internal untuk mendeteksi dan menghalangi korupsi, serta menginvestigasi penyelewengan keuangan. 3. LPAI Lembaga Pengembangan Auditor Interna